Jakarta – Pijar. Karut-marut pengelolaan guru di daerah akan diatasi dengan menetapkan kebijakan terpusat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah sepakat bahwa pendidikan menjadi urusan bersama. ”Internal pemerintah sepakat pendidikan menjadi urusan bersama. Dengan demikian, tidak semua didaerahkan. Maka akan dilakukan penataan ulang,” ujar Nuh.

Selama ini, peraturan tentang otonomi daerah telah menyebabkan banyaknya politisasi dan intervensi atas keberadaan guru-guru. Di beberapa daerah, guru dilibatkan dalam kampanye, dan ketika sang jagoan menang, guru tersebut segera diambil oleh birokrasi untuk mengelola tata pemerintahan. “Guru-guru memang mudah dipermainkan posisinya karena adanya otonomi daerah. Tidak mampunya pemerintah mengintervensi pengelolaan guru di daerah telah menyebabkan berbagai persoalan pendidikan di daerah, seperti ketidakstabilan peningkatan kualitas pendidikan serta memperuncing masalah distribusi pendidik,” ujar Doni Koesoema A, pengamat pendidikan di Jakarta.

Ada tiga hal krusial yang akan ditarik menjadi kewengan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan keutuhan nasional, politisasi guru, dan standard mutu. Mendikbud M Nuh menegaskan “Harus ada kurikulum nasional yang dipegang pusat untuk menjaga keutuhan. Guru kemungkinan besar akan ditarik ke pusat untuk menghindari dampak politik lokal.”

Diharapkan, dengan ditariknya sejumlah kewenangan pendidikan ke pusat, kebijakan ini dapat menciptakan penataan ulang sistem pendidikan ke arah yang lebih baik. Akan terjadi rekonstruksi pembagian kewenangan pendidikan. Diprediksi, revisi undang-undang tersebut akan rampung pada akhir masa sidang DPR berikutnya. ”Mudah-mudahan revisi ini bisa diselesaikan akhir masa sidang depan,” imbuh Nuh. (Dka/antara)


Category: Warta

Tags: